Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Surono, bersama dengan seluruh pimpinan tinggi pratama pada kedeputian, menandatangani pakta integritas dan Piagam Pencanangan Zona Integritas sebagai komitmen bersama Kemenpora dalam pencegahan korupsi. Disaksikan oleh Inspektur Kemenpora, Agus Widaryanto, Kepala Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data Kemenpora, Yuni Kusmiati, serta Sophia Prawindya perwakilan dari National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) dan Dr. Donny Ardy Kusuma perwakilan dari Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI), penandatanganan dilakukan.
Perkuat Komitmen Untuk Wilayah Bebas Dari Korupsi, Kemenpora RI Lakukan Pencanangan Zona Integritas
Yogyakarta: (6/8) Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam menegakkan integritas dan pelayanan berkualitas. Pembangunan ini menjadi penting dalam melaksanakan pencegahan anti korupsi. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) akan menjadi sebuah predikat yang diberikan kepada satu unit kerja yang telah memenuhi sebagian besar menajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Surono, bersama dengan seluruh pimpinan tinggi pratama pada kedeputian, menandatangani pakta integritas dan Piagam Pencanangan Zona Integritas sebagai komitmen bersama Kemenpora dalam pencegahan korupsi. Disaksikan oleh Inspektur Kemenpora, Agus Widaryanto, Kepala Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data Kemenpora, Yuni Kusmiati, serta Sophia Prawindya perwakilan dari National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) dan Dr. Donny Ardy Kusuma perwakilan dari Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI), penandatanganan dilakukan.
Dalam sambutannya, Surono, menyampaikan, "Dengan adanya perubahan Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menerbitkan pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kementerian pemuda dan olahraga, melalui Keputusan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2.6.1 Tahun 2025 tanggal 6 Februari 2025." Ungkap Surono.
"Aplikasi Kawalpora yang telah diluncurkan pada Tahun 2023 ini merupakan komitmen Kemenpora untuk perbaikan dan tranparansi. Karena 90 % anggaran Kemenpora merupakan fasilitasi, baik itu untuk cabang olahraga, NPC, KONI, dan NOC. Integritas dan akuntabilitas sangat penting dan Kemenpora berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Segala bentuk fasilitasi yang telah Kemenpora berikan, akan dikawal melalui aplikasi tersebut sesuai dengan RAB yang telah disepakati." Imbuh Surono.(bw)
